Mahasiswa Gelar Aksi Protes Dugaan Kecurangan Seleksi Jabatan di BUMD Tangsel
TANGERANG SELATAN, BANTEN EKSPLORE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Demokrasi Tangerang (SOMASI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tangerang Selatan pada Rabu (17/9).
Massa menyoroti adanya dugaan penyimpangan dalam proses seleksi jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Tangsel, yakni PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PT PITS).
Mereka menuding salah satu peserta seleksi berinisial SS memberikan keterangan tidak sesuai fakta dengan menutupi jabatannya sebagai direktur di sebuah perusahaan lain.
Menurut para demonstran, tindakan tersebut berpotensi merusak integritas seleksi dan mengabaikan prinsip transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pengisian posisi publik.
SOMASI juga menilai panitia seleksi, yang diketuai Sekretaris Daerah Tangsel, tidak responsif terhadap laporan resmi mahasiswa sejak 20 Agustus 2025.
“Pembiaran seperti ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Koordinator SOMASI, Yanto, dalam orasinya.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Evaluasi dan pencopotan panitia seleksi.
Mereka meminta Wali Kota mengganti seluruh panitia seleksi jabatan Direktur Umum, Direktur Operasional, dan Komisaris PT PITS.
2. Pembatalan hasil seleksi.
SOMASI mendesak seluruh tahapan seleksi diulang, karena dianggap cacat hukum sejak administrasi hingga uji kelayakan.
3. Penyelidikan hukum.
Aparat kepolisian diminta menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum terkait penyampaian data tidak benar oleh salah satu peserta seleksi.
Yanto menegaskan bahwa gerakan ini bukan hanya sekadar protes simbolik, tetapi peringatan serius bagi Pemkot Tangsel.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Jika tuntutan diabaikan, gelombang aksi akan semakin besar,” katanya.
Mahasiswa juga menyerukan agar BUMD Tangsel dibersihkan dari praktik yang dinilai sarat kepentingan. Mereka menutup aksi dengan seruan untuk melawan penyelewengan kekuasaan dan menegakkan integritas di lembaga publik.
(Wisnu)
