Abraham Garuda Laksono Dukung Penanganan Tegas Premanisme oleh Pemprov Banten
.
BANTEN EKSPLORE –Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, menyatakan dukungannya atas langkah tegas yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam menindak aksi premanisme yang mengganggu kenyamanan pelaku usaha di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Abraham dalam sebuah forum diskusi bertema “Aksi Premanisme di Dunia Usaha yang Menghambat Serapan Tenaga Kerja”, yang berlangsung di studio Jawa Pos TV pada Rabu, 4 Juni 2025.
Forum ini digelar sebagai respons atas mencuatnya kasus oknum pengurus organisasi pengusaha di Kota Cilegon yang diduga meminta jatah proyek dari investor asal Tiongkok tanpa mengikuti proses tender yang sah. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk premanisme yang bisa mencoreng citra Banten di mata investor serta berdampak negatif terhadap kepercayaan asing terhadap dunia usaha Indonesia.
Abraham menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat dan tegas yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi dan Polda Banten dalam merespons situasi ini.
“Langkah tanggap dari Pemprov serta aparat penegak hukum menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga dunia usaha dari gangguan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ini menjadi pesan penting bahwa Banten tidak akan mentolerir praktik premanisme,” ujar Abraham.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan iklim investasi di daerah melalui perbaikan regulasi, kolaborasi antarsektor, serta perlindungan terhadap pekerja dan pelaku usaha yang taat hukum. Abraham menambahkan bahwa DPRD Banten saat ini sedang mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker), khususnya untuk UMKM dan pekerja informal.
Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menyampaikan bahwa tren investasi kini mengarah ke sektor berbasis teknologi dan digitalisasi, sehingga perlu ada penyesuaian dalam pengembangan sumber daya manusia lokal.
“Kami sedang merancang program pelatihan keterampilan digital dan penguasaan bahasa asing untuk generasi muda, agar mereka siap menghadapi kebutuhan industri masa depan,” jelas Septo.
Sementara itu, tokoh masyarakat Anwar menilai bahwa masalah premanisme dalam dunia usaha terjadi karena kurangnya komunikasi antara pihak terkait serta lemahnya penegakan hukum di masa lalu.
“Ketidakhadiran dialog yang sehat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Ditambah lagi, lemahnya penegakan hukum memberikan ruang bagi praktik intimidasi. Kedua aspek ini harus diperbaiki secara menyeluruh,” ujarnya.
Para narasumber dalam forum sepakat bahwa upaya menciptakan iklim usaha yang sehat di Banten membutuhkan sinergi antarlembaga. Hal ini mencakup penyusunan regulasi yang kokoh, penegakan hukum yang konsisten, dan komunikasi terbuka antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat luas. (Wisnu)
