Bupati Tangerang Dukung Rencana Pemekaran Wilayah Tangerang Utara
KABUPATEN TANGERANG, BANTEN EKSPLORE – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan daerah otonom baru di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang.
Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Pendopo Bupati pada Selasa (27/5/2025), ia menyebutkan bahwa inisiatif pemekaran wilayah dapat menjadi langkah positif selama diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Diskusi yang diinisiasi oleh Forum Transformasi Pantura itu mengangkat tema percepatan pembangunan wilayah pesisir utara. Dalam sambutannya, Bupati Maesyal menegaskan bahwa pemekaran wilayah tidak boleh hanya sebatas wacana politik, tetapi harus melalui kajian mendalam dan perencanaan yang matang.
“Tujuan utama dari pemekaran haruslah meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan keadilan pembangunan antarwilayah,” ungkapnya.
Maesyal juga menyoroti pentingnya memilih lokasi pusat pemerintahan yang strategis dan mudah diakses. Ia menyebut Pakuhaji dan Sukadiri sebagai dua wilayah yang berpotensi dijadikan pusat administratif jika pemekaran terwujud.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pengembangan tidak hanya terfokus pada wilayah yang telah berkembang seperti Kosambi dan Teluknaga. Ia mengajak semua pihak untuk turut memperhatikan kecamatan lain seperti Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Sukadiri, hingga Kronjo dalam perencanaan pembangunan.
“Kita harus menghindari terciptanya ketimpangan baru. Pemekaran seharusnya menyelesaikan persoalan, bukan menambah masalah,” tegasnya.
Dari sisi keuangan daerah, Maesyal terbuka terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari wilayah yang nantinya menjadi daerah otonom baru. Ia juga membuka ruang bagi peran serta pihak swasta, selama tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa tahapan pemekaran harus melewati proses kajian daerah secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah.
“Silakan dipersiapkan rencananya. Namun tetap harus diawali dengan kajian resmi dari pemerintah. Nanti kita lihat bagaimana moratoriumnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Transformasi Pantura, Ahmad Satibu, menyampaikan bahwa pihaknya optimistis pemekaran wilayah dapat membuka lapangan kerja dan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir utara. Ia berharap hasil diskusi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama tokoh-tokoh masyarakat.
“Semoga pembahasan hari ini bisa segera direalisasikan oleh pemerintah bersama elemen masyarakat yang terlibat,” pungkasnya.
(Wisnu)
