GMNI Sindir Pemimpin Arogan, Ingatkan Kabupaten Tangerang Tak Jadi ‘Pati Kedua’
KABUPATEN TANGERANG, BANTEN EKSPLORE – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Tangerang mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini disampaikan sebagai refleksi atas konflik sosial dan demonstrasi besar yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ketua GMNI Tangerang, Endang Kurnia, mengatakan pengalaman Pati menjadi peringatan nyata bahwa kebijakan tanpa partisipasi publik dan transparansi hanya akan menimbulkan ketegangan.
“Ketika pemerintah tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, jurang ketidakpercayaan akan semakin lebar. Pati menjadi contoh bahwa sikap tertutup dan arogan justru memperuncing konflik,” ujarnya kepada Banteneksplore.com.Jumat, 15 Agustus 2025.
Kasus Pati yang mencuat sejak awal 2025 bermula dari konflik agraria di Desa Pundenrejo, berlanjut pada penolakan massal terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Aksi yang semula damai berubah ricuh setelah pernyataan kepala daerah dinilai meremehkan aspirasi rakyat. Dampaknya, puluhan orang terluka, kendaraan dibakar, dan belasan warga ditangkap.
Menurut Endang, krisis kepercayaan di Pati membuktikan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, melainkan oleh kemampuannya menjaga kepercayaan rakyat.
“Kebijakan bisa saja direvisi, tetapi kepercayaan publik jauh lebih sulit dipulihkan. Tangerang tidak boleh mengulangi kesalahan itu,” tegasnya.
Ia mendorong Pemkab Tangerang untuk memperkuat dialog publik, melibatkan masyarakat dalam setiap proses kebijakan, serta mengedepankan transparansi demi mencegah gesekan sosial di masa mendatang.
(Wisnu)
